Jakarta, 11 November 2026 – Sebanyak 11 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra disebut ikut mendukung usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabar tersebut menarik perhatian karena Gerindra merupakan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, sehingga keterlibatan sejumlah legislatornya memunculkan pertanyaan mengenai sikap politik di parlemen. Usulan HMP dikaitkan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi perdebatan publik. Meski demikian, dukungan terhadap pengajuan hak konstitusional DPR tidak dapat langsung diartikan sebagai keputusan resmi partai untuk memberhentikan wakil presiden. Penggunaan HMP juga belum berarti bahwa dugaan pelanggaran yang dipersoalkan telah terbukti. Seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterlibatan 11 legislator Gerindra disebut menjadi bagian dari dukungan lintas fraksi terhadap usulan HMP yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Sejumlah nama yang dikaitkan dengan dukungan tersebut antara lain Azis Subekti, Longki Djanggola, Rahmawati, Darori Wonodipuro, dan La Tinro La Tunrung. Namun, daftar lengkap sebelas anggota beserta status dukungan masing-masing masih perlu dipastikan melalui dokumen resmi pengajuan di DPR. Hal ini penting karena keikutsertaan anggota dalam sebuah usulan tidak selalu mencerminkan keputusan kelembagaan fraksi secara keseluruhan. Setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan, tetapi pelaksanaannya tetap berkaitan dengan mekanisme dan tata tertib parlemen. Kejelasan mengenai identitas para pengusul diperlukan agar masyarakat tidak keliru memahami perkembangan politik yang sedang berlangsung.

Alasan utama keikutsertaan anggota Gerindra dijelaskan oleh Azis Subekti dalam pertemuan bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Azis menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendengarkan dan mencermati berbagai keluhan, pandangan, serta aspirasi masyarakat sebelum menentukan langkah. Menurutnya, polemik mengenai Gibran perlu mendapatkan penyelesaian agar tidak terus berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan. Gerindra juga memilih menyampaikan pandangan pada giliran terakhir dalam forum tersebut untuk terlebih dahulu memperhatikan argumentasi dari fraksi lainnya. Azis menilai aspirasi yang berkembang menjadi salah satu pertimbangan bagi sebelas legislator untuk ikut menandatangani pengajuan HMP. Dengan demikian, alasan yang disampaikan lebih menekankan kebutuhan penyelesaian persoalan melalui mekanisme parlemen, bukan kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran telah terbukti. Nasional+1

Dalam forum tersebut, daftar sebelas anggota Gerindra akhirnya disampaikan setelah sebelumnya Azis menyatakan akan menyerahkannya kepada pimpinan DPR. Nama-nama yang tercantum adalah Azis Subekti, Longki Djanggola, Rahmawati, Darori Wonodipuro, La Tinro La Tunrung, Endro Hermono, Abdul Wachid, Martin Tumbelaka, Muhammad Husni, Azikin Solthan, dan Bahtra Banong. Pembacaan daftar tersebut dilakukan untuk memperjelas identitas anggota yang memberikan dukungan terhadap usulan. Keikutsertaan mereka menjadi perhatian karena Gerindra merupakan partai utama pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, perbedaan sikap atau penggunaan hak anggota DPR tidak dengan sendirinya menunjukkan perubahan hubungan politik antara presiden dan wakil presiden. Penilaian mengenai makna politik langkah tersebut tetap perlu memperhatikan pernyataan resmi partai dan perkembangan proses di DPR. suara.com+1

Secara keseluruhan, pimpinan DPR menerima pengajuan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa jumlah tersebut telah melampaui syarat minimal pengajuan, yakni 25 anggota yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Selain Gerindra, dukungan juga datang dari anggota PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Masing-masing kelompok pengusul menyampaikan pertimbangan mengenai polemik persyaratan pendidikan dan kedudukan konstitusional Gibran. Meskipun memiliki tujuan pengajuan yang berkaitan, alasan serta penekanan yang disampaikan setiap perwakilan fraksi tidak sepenuhnya sama. Pimpinan DPR menyatakan dokumen yang telah diterima akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib parlemen. https://news.okezone.com/+1

Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen pengawasan DPR yang diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pemberhentian presiden atau wakil presiden, pelaksanaannya berkaitan dengan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pengajuan oleh sejumlah anggota DPR merupakan tahap awal yang masih membutuhkan pembahasan dan keputusan melalui mekanisme kelembagaan. Apabila DPR kemudian menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, proses tersebut harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menilai dasar hukum dan pembuktian terhadap pendapat yang diajukan DPR. Jika persyaratan konstitusional terpenuhi, usulan pemberhentian selanjutnya dapat diteruskan kepada MPR untuk diputuskan. Oleh sebab itu, penandatanganan HMP tidak dapat disamakan dengan keputusan pemakzulan.

Keikutsertaan sebelas anggota Gerindra dalam pengajuan HMP menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika politik nasional menjelang pembahasan lebih lanjut di DPR. Azis Subekti menegaskan bahwa langkah para pengusul dari Gerindra didasarkan pada keinginan mencermati aspirasi masyarakat dan menyelesaikan polemik yang berkembang. Meski telah memperoleh dukungan lintas fraksi, usulan tersebut masih harus melewati prosedur konstitusional sebelum dapat menghasilkan keputusan mengenai kedudukan wakil presiden. Gibran tetap menjalankan jabatannya selama belum terdapat keputusan pemberhentian melalui mekanisme yang sah. Seluruh pihak diharapkan menghormati proses hukum dan membedakan antara dugaan, argumentasi politik, serta putusan yang memiliki kekuatan hukum. Pembahasan berikutnya di DPR akan menjadi perhatian karena menentukan kelanjutan usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Kepastian hukum dan transparansi proses menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai perkembangan persoalan ini.