Jakarta, 20 Oktober 2026 – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, evaluasi terhadap kinerja jajaran Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian. Partai Gerindra menyoroti adanya 42 menteri dan wakil menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penilaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai efektivitas kabinet dalam merealisasikan berbagai program prioritas nasional. Evaluasi terhadap pejabat pemerintah dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja kabinet perlu dilihat berdasarkan indikator dan capaian masing-masing kementerian.

Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi berjalan sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah menjalankan berbagai agenda pembangunan yang mencakup penguatan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut melibatkan kementerian dan lembaga dengan tugas serta tanggung jawab berbeda. Karena itu, keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kebijakan presiden, tetapi juga pada kemampuan jajaran kabinet menerjemahkan arahan menjadi program yang efektif. Penilaian terhadap menteri dan wakil menteri menjadi salah satu cara untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan agenda pemerintahan berjalan sesuai target.

Pernyataan mengenai 42 anggota kabinet yang dinilai belum optimal disampaikan Juru Bicara DPP Partai Gerindra, Kamrussamad. Ia mengungkapkan temuan tersebut dalam agenda debat terbuka bertajuk 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan di Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Dalam forum tersebut, Kamrussamad menjelaskan bahwa Gerindra sedang membedah kinerja kementerian berdasarkan sektor masing-masing. Hasil sementara menunjukkan adanya 42 menteri dan wakil menteri yang dinilai belum bekerja sesuai indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI). Temuan tersebut masih berada dalam tahap pengkajian sehingga belum menjadi hasil evaluasi akhir.

Kamrussamad menjelaskan bahwa penilaian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara tugas kementerian dan hasil pekerjaan yang telah dicapai. Evaluasi tersebut tidak hanya melihat pelaksanaan program, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas kebijakan berdasarkan bidang tanggung jawab masing-masing pejabat. Menurutnya, indikator kinerja menjadi bagian penting untuk menentukan apakah program pemerintahan telah dijalankan secara produktif. Gerindra ingin memastikan setiap kementerian memiliki kontribusi yang terukur terhadap pencapaian agenda nasional. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi diharapkan tidak semata-mata didasarkan pada persepsi politik. Meski demikian, rincian nama 42 pejabat beserta indikator penilaiannya belum diumumkan kepada publik.

Untuk memperdalam hasil evaluasi, Gerindra turut melibatkan sejumlah ekonom senior dan pakar independen. Keterlibatan para ahli dimaksudkan agar kajian dapat dilakukan berdasarkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kinerja kementerian. Kamrussamad menyebut proses penilaian masih terus berlangsung karena setiap sektor pemerintahan memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Evaluasi terhadap bidang ekonomi, misalnya, memerlukan ukuran yang tidak selalu sama dengan sektor pendidikan atau pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Gerindra berupaya mengumpulkan masukan sebelum menyampaikan kesimpulan akhir. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bidang pemerintahan yang membutuhkan peningkatan kinerja.

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi akan dilaporkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu dilakukan agar presiden memiliki bahan pertimbangan tambahan dalam menentukan langkah perbaikan pemerintahan. Kamrussamad menilai tiga tahun tersisa masa jabatan Prabowo-Gibran harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kabinet. Ia menekankan pentingnya keberadaan pejabat yang memiliki kompetensi sesuai tanggung jawab masing-masing kementerian. Dengan demikian, program yang telah dirancang pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Namun, keputusan mengenai tindak lanjut evaluasi, termasuk kemungkinan perubahan susunan kabinet, tetap berada dalam kewenangan presiden.

Di sisi lain, Partai Gerindra juga menyampaikan penilaian positif terhadap sejumlah capaian pemerintahan selama dua tahun terakhir. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso sebelumnya menyebut pemerintah telah menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. Ia juga menyoroti agenda hilirisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Meski memberikan apresiasi, Sugiat mengakui masih terdapat tantangan yang membutuhkan penyelesaian. Menurutnya, pemerataan kesejahteraan dan efektivitas penggunaan anggaran harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Gerindra berupaya menggabungkan apresiasi terhadap capaian pemerintahan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Penilaian terhadap kinerja menteri dan wakil menteri menjadi penting karena setiap kementerian memiliki tanggung jawab langsung dalam menjalankan program prioritas nasional. Keterlambatan pelaksanaan kebijakan atau kurangnya koordinasi antarlembaga dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan. Karena itu, evaluasi berbasis indikator diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang dapat diperbaiki. Namun, penilaian juga perlu mempertimbangkan kondisi eksternal, ketersediaan anggaran, serta perubahan kebijakan yang terjadi selama periode pemerintahan. Keterbukaan mengenai metode dan hasil kajian dapat membantu masyarakat memahami dasar penilaian terhadap pejabat publik. Tanpa informasi tersebut, angka 42 pejabat yang disebut belum optimal masih merupakan temuan sementara dari evaluasi internal partai.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, perhatian terhadap efektivitas Kabinet Merah Putih diperkirakan tetap menjadi bagian dari pembahasan politik dan kebijakan nasional. Gerindra berharap hasil evaluasi yang sedang disusun dapat membantu Presiden Prabowo menentukan langkah untuk meningkatkan kinerja jajaran pemerintahannya. Sementara itu, masyarakat memiliki kepentingan agar setiap program pemerintah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Penilaian terhadap kabinet tidak cukup hanya berdasarkan jumlah kegiatan atau besarnya anggaran yang telah digunakan, tetapi juga perlu memperhatikan hasil pelaksanaan kebijakan. Dengan evaluasi yang transparan dan terukur, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelemahan sekaligus mempertahankan program yang berjalan efektif. Temuan mengenai 42 menteri dan wakil menteri tersebut kini menjadi salah satu catatan penting dalam refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.