Jakarta, 17 September 2026 – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons kekecewaan kelompok buruh terhadap draf Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang sedang dibahas DPR RI. Yassierli menegaskan bahwa proses penyusunan regulasi tersebut masih berjalan sehingga substansi yang terdapat dalam draf saat ini belum merupakan keputusan akhir. Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, sedangkan DPR masih menghimpun aspirasi dari berbagai pihak. Masukan tersebut antara lain berasal dari organisasi buruh, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha. Yassierli mengatakan perbedaan pandangan yang muncul merupakan bagian dari dinamika penyusunan undang-undang. Pemerintah dan DPR, menurutnya, masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan sebelum pembahasan memasuki tahap selanjutnya.

Kekecewaan sebelumnya disampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI setelah memperoleh dan mempelajari draf RUU tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan isi draf yang diterima buruh dinilai masih jauh dari sejumlah usulan yang sebelumnya mereka sampaikan kepada DPR. Menurut Andi Gani, kelompok buruh telah menempuh jalur komunikasi dan diplomasi selama sekitar empat bulan, termasuk melakukan pembahasan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk mencari rumusan regulasi ketenagakerjaan yang dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha. Setelah melihat draf yang berkembang, koalisi buruh menyatakan sejumlah aspirasi mereka belum terakomodasi sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR dan pemerintah kembali mengevaluasi sejumlah substansi dalam rancangan undang-undang.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian kelompok buruh meliputi pengupahan, status pekerja kontrak, praktik alih daya atau outsourcing, hingga sistem pemagangan. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno menilai persoalan pengupahan membutuhkan konsep yang lebih jelas agar perbedaan tingkat upah antarwilayah dapat ditangani secara lebih adil. Dalam persoalan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, kelompok buruh juga mempermasalahkan masa kontrak yang tercantum dalam draf. Sunarno menyebut rancangan tersebut mengatur masa maksimal hingga empat tahun, sedangkan kelompok buruh menginginkan masa kontrak maksimal satu tahun. Pada isu outsourcing, buruh menginginkan pembatasan yang lebih ketat terhadap penggunaan tenaga kerja alih daya. Ketentuan pemagangan juga menjadi perhatian karena buruh mengkhawatirkan adanya ruang yang dapat digunakan untuk mempekerjakan tenaga kerja muda tanpa perlindungan memadai.

Menanggapi kritik tersebut, Yassierli meminta seluruh pihak melihat pembahasan RUU sebagai proses yang belum selesai. Pemerintah telah memberikan DIM kepada DPR pada 14 September 2026 sebagai bahan pembahasan bersama. Dokumen tersebut memuat masukan yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk buruh dan pengusaha. DPR pada saat yang sama masih menjalankan proses penyerapan aspirasi sehingga substansi rancangan masih dapat berkembang. Yassierli menyatakan masukan dapat disampaikan melalui pemerintah maupun langsung kepada DPR karena rancangan tersebut merupakan inisiatif DPR. Setelah tahap penyerapan aspirasi berlangsung, pemerintah dan DPR akan memasuki proses pembahasan bersama untuk menentukan rumusan yang akan digunakan dalam undang-undang.

Pemerintah juga menyatakan proses pembahasan akan dilakukan secara transparan sehingga kelompok pekerja dapat mengikuti perkembangan setiap tahapnya. Yassierli berharap keterbukaan tersebut dapat memberikan ruang yang memadai untuk mempertemukan berbagai pandangan mengenai perlindungan pekerja dan kebutuhan industri. Regulasi ketenagakerjaan memiliki cakupan luas karena keputusan yang diambil dapat berpengaruh terhadap jutaan pekerja sekaligus pelaku usaha di Indonesia. Pemerintah karena itu menghadapi kebutuhan untuk merumuskan aturan yang memberikan kepastian kepada pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha. Yassierli menggambarkan tujuan yang ingin dicapai sebagai kondisi ketika industri dapat berkembang dan pekerja memperoleh kesejahteraan. Pemerintah menilai keseimbangan kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan lanjutan RUU.

Koalisi buruh sendiri memberikan waktu kepada DPR dan pemerintah hingga 22 September 2026 untuk merespons aspirasi yang telah mereka sampaikan. Apabila tidak terdapat perubahan yang dianggap memadai, KBPBI mempertimbangkan menggelar aksi besar dengan mendatangkan massa buruh ke Jakarta. Andi Gani memperkirakan jumlah peserta aksi dapat mencapai sekitar 70.000 hingga 100.000 orang apabila opsi pengerahan massa akhirnya dipilih. Buruh yang tergabung dalam koalisi tersebut berasal dari 18 konfederasi dan 147 federasi. Namun, rencana demonstrasi tersebut masih menjadi opsi karena kelompok buruh tetap menunggu respons pemerintah dan DPR. Mereka menyatakan jalur dialog telah digunakan selama beberapa bulan dan menginginkan adanya perkembangan konkret terhadap substansi yang sebelumnya telah diajukan.

Yassierli memandang rencana aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika hubungan industrial dan proses demokrasi. Ia tidak menutup pintu terhadap kritik maupun tuntutan yang disampaikan organisasi pekerja selama proses penyusunan regulasi berlangsung. Menurutnya, aspirasi tetap dapat disampaikan melalui pemerintah ataupun DPR sebelum pembahasan mencapai keputusan final. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan draf saat ini belum dapat dianggap sebagai rumusan akhir undang-undang. Pemerintah masih memiliki kesempatan menyampaikan pandangan melalui DIM dan pembahasan bersama DPR. Sementara itu, organisasi pekerja dan kelompok pengusaha masih dapat memberikan masukan terhadap berbagai pasal yang dinilai berpengaruh terhadap kepentingan masing-masing.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 7 Agustus 2026 dan tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2025–2029. Pembahasannya mencakup sejumlah persoalan penting dalam pasar tenaga kerja, mulai dari PKWT, outsourcing, pengupahan, pesangon, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga perlindungan pekerja platform digital. DPR dan pemerintah menargetkan proses pembahasan dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Target tersebut membuat waktu pembahasan menjadi perhatian kelompok buruh karena DPR dijadwalkan memasuki masa reses pada awal Oktober. Organisasi pekerja menginginkan proses yang berlangsung cepat tidak mengurangi kesempatan masyarakat memberikan masukan terhadap pasal-pasal yang memiliki dampak langsung terhadap hubungan kerja. Karena itu, transparansi dan keterlibatan para pemangku kepentingan menjadi salah satu tuntutan utama dalam proses legislasi tersebut.

Perdebatan mengenai draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diperkirakan masih berlanjut seiring pemerintah dan DPR memasuki tahap pembahasan berikutnya. Buruh menginginkan perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang dianggap belum memberikan perlindungan memadai, sementara pemerintah menegaskan seluruh aspirasi masih dapat dibahas karena rancangan belum final. Pengusaha juga menjadi bagian dari proses karena perubahan regulasi akan memengaruhi biaya, fleksibilitas, dan pola hubungan kerja di berbagai sektor. Posisi akhir setiap ketentuan baru akan terlihat setelah pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan serta menyepakati rumusan pasal. Tenggat yang diberikan kelompok buruh pada 22 September akan menjadi salah satu perkembangan yang diperhatikan sebelum proses legislasi bergerak lebih jauh. Hasil akhirnya akan menentukan bentuk perlindungan pekerja sekaligus kerangka hubungan industrial yang akan berlaku di Indonesia setelah undang-undang tersebut disahkan.