Jakarta, 3 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sejauh ini belum menunjukkan indikasi tindak pidana makar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa malam, 3 November 2026, menyusul penetapan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Yusril menjelaskan bahwa penyidik masih berfokus pada dugaan pelanggaran hukum terkait penyadapan, intersepsi komunikasi, serta akses terhadap informasi elektronik tanpa prosedur yang sah. Ketiga tersangka yang diumumkan Bareskrim Polri masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Salah satu tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang disebut dalam laporan kepolisian terkait dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk kepala negara. Meski perkara tersebut menyangkut komunikasi Presiden, Yusril mengingatkan bahwa penetapan unsur pidana harus berdasarkan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Pemerintah meminta masyarakat tidak langsung menghubungkan dugaan penyadapan dengan upaya menggulingkan pemerintahan sebelum terdapat fakta hukum yang mendukung kesimpulan tersebut. ANTARA News Kuala Lumpur+1

Yusril menjelaskan bahwa tindak pidana makar memiliki pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbeda dari ketentuan mengenai penyadapan ilegal. Menurutnya, terdapat tiga kategori utama makar, yakni tindakan yang ditujukan terhadap Presiden Republik Indonesia, tindakan terhadap pemerintah, serta upaya memisahkan sebagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap kategori mempunyai unsur hukum yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar hanya berdasarkan identitas orang yang menjadi sasaran. Yusril menyatakan bahwa pasal yang digunakan penyidik sampai saat ini masih berkaitan dengan tindakan penyadapan dan intersepsi yang diduga dilakukan tanpa dasar hukum. Ia juga menegaskan bahwa belum ditemukan indikasi yang cukup untuk menghubungkan perbuatan para tersangka dengan tindakan makar. Penjelasan tersebut diberikan untuk memperjelas perbedaan antara pelanggaran terhadap kerahasiaan komunikasi dan tindak pidana yang secara khusus mengancam keamanan negara. Media Indonesia+1

Kasus ini mulai menjadi perhatian luas setelah Badan Reserse Kriminal Polri mengumumkan hasil penyidikan awal terhadap dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik kepolisian. Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Asep Safrudin, menjelaskan bahwa dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan internal kepolisian. Beberapa nomor disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya. Salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden, penyidik menyebut dugaan penyadapan juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Kepolisian menduga aktivitas tersebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah sehingga menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. CNNindonesia+1

Dalam perkembangan penyidikan, kepolisian juga menemukan dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut menjadi salah satu aspek yang ditelusuri karena berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan akses terhadap data elektronik. Petugas yang mengetahui adanya dugaan penghapusan data kemudian membuat laporan pada 30 Oktober 2026. Setelah menerima laporan tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sepuluh saksi dan tiga orang saksi ahli untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas penyadapan serta penggunaan perangkat elektronik. Bareskrim turut menyita sebelas telepon genggam, satu perangkat iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti yang akan diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan awal, tiga orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Sementara itu, seorang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dengan status saksi. Penyidik belum memaparkan secara lengkap peran masing-masing tersangka karena proses pengumpulan bukti dan pendalaman perkara masih berlangsung. CNNindonesia+2

Yusril menerangkan bahwa ketiga tersangka saat ini dipersangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mencakup Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal-pasal tersebut digunakan penyidik untuk menelusuri dugaan penyadapan, intersepsi, dan perbuatan terhadap data elektronik yang dilakukan tanpa kewenangan. Yusril menyatakan bahwa penerapan pasal pidana harus mengikuti fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan mengenai motif politik tertentu. Ia juga belum bersedia menjelaskan isi komunikasi yang diduga disadap maupun tujuan para tersangka melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, informasi mengenai materi penyadapan merupakan bagian dari penyidikan yang masih harus didalami oleh kepolisian. Pengungkapan terlalu dini dikhawatirkan dapat mengganggu pemeriksaan terhadap barang bukti maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Oleh karena itu, pemerintah meminta publik menunggu hasil penyidikan sebelum menarik kesimpulan mengenai kemungkinan adanya tujuan lain di balik dugaan penyadapan tersebut. ANTARA News Kuala Lumpur+1

Selain menjelaskan unsur pidana, Yusril menekankan pentingnya perlindungan hak hukum para tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Ia menyatakan bahwa penanganan perkara harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, termasuk hak memperoleh pendampingan penasihat hukum. Status tersangka tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus diterapkan meskipun perkara melibatkan pejabat tinggi dan mendapat perhatian besar dari masyarakat. Yusril juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak tertentu. Menurutnya, penyidik harus mengutamakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan hubungan antara tindakan yang diselidiki dan ketentuan pidana yang berlaku. Pemeriksaan terhadap para tersangka, saksi, serta barang bukti elektronik diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai rangkaian kejadian secara lebih menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, proses hukum dapat berlangsung tanpa mengabaikan kepentingan negara maupun hak individu yang sedang menjalani pemeriksaan. Media Indonesia

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diperkirakan masih akan berkembang seiring pendalaman yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri. Salah satu persoalan utama yang belum terjawab adalah tujuan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon yang tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Kepolisian juga masih perlu memastikan apakah informasi hasil penyadapan pernah digunakan untuk kepentingan tertentu atau disampaikan kepada pihak lain. Dugaan penghapusan data elektronik menjadi bagian penting dalam pemeriksaan karena dapat membantu menjelaskan aktivitas yang berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Yusril menegaskan bahwa belum adanya indikasi makar merupakan kesimpulan berdasarkan perkembangan penyidikan saat ini, bukan penilaian akhir terhadap seluruh kemungkinan fakta yang dapat ditemukan kemudian. Pemerintah tetap menyerahkan pembuktian perkara kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat diharapkan membedakan antara dugaan penyadapan ilegal yang sedang diproses dengan tuduhan makar yang memiliki unsur pidana tersendiri. Dengan penyidikan yang masih berlangsung, perhatian kini tertuju pada hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan motif, peran para tersangka, dan pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan tersebut. ANTARA News Kuala Lumpur+2