Jakarta, 29 Oktober 2026 – Hasil sementara pemilihan umum Israel menunjukkan blok politik yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di posisi terdepan, tetapi belum berhasil memperoleh mayoritas kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Berdasarkan penghitungan hampir 90 persen suara, koalisi Netanyahu diproyeksikan mengamankan 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, kelompok oposisi yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot diperkirakan memperoleh 48 kursi. Kedua kubu masih berada di bawah ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk menguasai mayoritas parlemen. Situasi tersebut membuat hasil pemilu yang berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026, belum memberikan kepastian mengenai siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya. Ketidakpastian semakin meningkat karena partai-partai yang mewakili masyarakat Arab Israel diproyeksikan memperoleh 19 kursi dan berpotensi memegang peranan penting dalam pembentukan koalisi.

Komite Pemilihan Umum Pusat Israel melaporkan bahwa lebih dari lima juta suara telah dihitung hingga Rabu malam waktu setempat. Proses penghitungan masih berlanjut untuk surat suara khusus yang digunakan oleh sejumlah kelompok pemilih, termasuk anggota militer, diplomat, pasien rumah sakit, dan warga yang memberikan suara di luar tempat pemungutan suara terdaftar. Jumlah surat suara tersebut mencapai ratusan ribu dan masih berpotensi memengaruhi pembagian kursi di parlemen. Meski demikian, perubahan hasil akhir diperkirakan tidak serta-merta menghilangkan kebuntuan politik yang muncul dari penghitungan sementara. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu diproyeksikan tetap menjadi partai terbesar dengan sekitar 26 kursi. Dukungan dari partai-partai sayap kanan dan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks membuat blok Netanyahu unggul dibandingkan kelompok oposisi. Namun, keunggulan jumlah kursi belum cukup untuk memastikan keberhasilan pembentukan pemerintahan yang membutuhkan dukungan mayoritas anggota Knesset.

Gadi Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, menjadi penantang utama Netanyahu dalam pemilu kali ini. Mantan kepala staf militer Israel tersebut berusaha membangun koalisi oposisi dengan menawarkan perubahan kepemimpinan setelah periode panjang pemerintahan Netanyahu. Blok oposisi mencakup sejumlah partai dengan latar belakang politik berbeda, mulai dari kelompok tengah hingga partai yang memiliki pandangan lebih progresif. Perbedaan orientasi tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika mereka harus menentukan strategi pembentukan pemerintahan setelah pemilu. Eisenkot sebelumnya menyatakan keinginannya membentuk pemerintahan yang mampu membawa perubahan dalam tata kelola negara dan kebijakan keamanan. Namun, hasil sementara memperlihatkan bahwa dukungan partai-partai oposisi belum cukup untuk mencapai mayoritas tanpa melibatkan kelompok politik lainnya. Kondisi tersebut membuat negosiasi antarpemimpin partai menjadi faktor penting yang akan menentukan arah politik Israel dalam beberapa pekan mendatang.

Perolehan kursi partai-partai Arab menjadi salah satu perkembangan paling menonjol dalam pemilu Israel 2026. Dua kelompok utama, yakni Joint List dan Ra’am, diproyeksikan mengamankan total 19 kursi setelah meningkatnya partisipasi pemilih Arab Israel. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan keterwakilan mereka sebelumnya dan memberikan pengaruh lebih besar dalam dinamika parlemen. Dengan komposisi sementara 53 kursi untuk blok Netanyahu dan 48 kursi bagi oposisi, dukungan partai-partai Arab berpotensi menentukan terbentuknya mayoritas pemerintahan. Meski demikian, kemungkinan kerja sama tersebut menghadapi hambatan politik karena sejumlah partai Yahudi Israel sebelumnya menolak membentuk koalisi bersama partai-partai Arab. Sebagian pemimpin oposisi mulai membuka pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama, sementara kelompok lain tetap mempertahankan keberatan mereka. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembentukan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi, tetapi juga oleh kesediaan partai-partai untuk mencapai kesepakatan politik.

Pemilu kali ini berlangsung dalam situasi politik dan keamanan yang kompleks setelah Israel menghadapi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Sejumlah isu menjadi perhatian pemilih, termasuk penanganan keamanan nasional, perang di Gaza, hubungan dengan Iran, serta pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Perdebatan mengenai kewajiban dinas militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks juga menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi hubungan antarkelompok politik. Selain itu, kebijakan reformasi peradilan dan proses hukum yang melibatkan Netanyahu turut menjadi bagian dari pembahasan selama masa kampanye. Tingkat partisipasi pemilih dilaporkan mencapai sekitar 77,7 persen, menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan. Presiden Israel Isaac Herzog menilai partisipasi tersebut sebagai gambaran besarnya perhatian publik terhadap proses demokrasi. Namun, tingginya jumlah pemilih belum menghasilkan komposisi parlemen yang mampu memberikan jalan mudah bagi pembentukan koalisi pemerintahan.

Ketidakpastian hasil pemilu juga diwarnai munculnya tuduhan mengenai kemungkinan campur tangan asing dalam proses pemungutan suara. Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Hakim Mahkamah Agung Noam Sohlberg, meminta badan keamanan dalam negeri Shin Bet menyelidiki dugaan pendanaan oleh pihak asing yang dianggap berpotensi memengaruhi proses pemilu. Permintaan penyelidikan tersebut muncul ketika penghitungan suara masih berlangsung dan belum terdapat kesimpulan resmi mengenai kebenaran tuduhan yang disampaikan. Partai Likud juga mengajukan tuduhan mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh kelompok politik Arab, tetapi tuduhan tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan terjadinya kecurangan secara luas. Gadi Eisenkot mengingatkan agar proses penyelidikan tidak dimanfaatkan untuk menunda pelantikan anggota parlemen baru. Otoritas pemilu memiliki kewajiban menyelesaikan penghitungan serta memastikan hasil pemilihan ditetapkan sesuai prosedur hukum. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hasil pemilu Israel harus disahkan paling lambat pada 4 November 2026 sebelum tahapan pembentukan pemerintahan dilanjutkan.

Ke depan, Presiden Isaac Herzog akan melakukan konsultasi dengan berbagai partai politik setelah hasil resmi pemilu diumumkan untuk menentukan tokoh yang memperoleh mandat membentuk pemerintahan. Proses tersebut dapat berlangsung selama beberapa pekan karena setiap calon perdana menteri harus memperoleh dukungan yang cukup untuk membangun koalisi mayoritas. Netanyahu memiliki keunggulan dari sisi jumlah kursi blok pendukungnya, tetapi tetap membutuhkan tambahan dukungan untuk mencapai ambang batas 61 kursi. Di sisi lain, Eisenkot menghadapi tantangan menyatukan partai-partai oposisi yang memiliki perbedaan pandangan mengenai kerja sama dengan kelompok Arab. Apabila seluruh upaya pembentukan pemerintahan gagal, Israel berpotensi kembali menghadapi pemilihan umum sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik. Situasi ini juga dapat memengaruhi kesinambungan kebijakan keamanan, hubungan luar negeri, dan penanganan konflik regional yang masih menjadi perhatian internasional. Dengan penghitungan suara yang belum sepenuhnya selesai dan negosiasi koalisi yang masih terbuka, masa depan kepemimpinan Israel tetap belum dapat dipastikan meskipun blok Netanyahu untuk sementara berada di posisi terdepan.