Jakarta, 2 November 2026 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta para pengusaha nikel di Indonesia untuk lebih memperhatikan keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar internasional. Imbauan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap kondisi kelebihan pasokan nikel dunia yang berpotensi memberikan tekanan terhadap harga komoditas. Menurut Bahlil, peningkatan produksi secara terus-menerus tidak selalu memberikan keuntungan apabila permintaan pasar tidak tumbuh dalam jumlah yang seimbang. Indonesia sebagai salah satu produsen nikel utama dunia dinilai memiliki kepentingan besar dalam menjaga keberlanjutan industri dan stabilitas pendapatan dari sektor pertambangan. Pemerintah mendorong perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi yang diperoleh dari setiap komoditas yang dipasarkan. Pengendalian produksi diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan akibat kelebihan pasokan sekaligus memberikan ruang bagi industri untuk mengembangkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral perlu dilakukan secara terukur agar manfaat ekonominya dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil ketika menghadiri kegiatan Minerba Convention and Exhibition atau Minerba Convex 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 2 November 2026. Dalam kesempatan itu, Bahlil menjelaskan bahwa harga nikel dunia sedang mengalami tekanan akibat pasokan yang lebih besar dibandingkan kebutuhan pasar. Ia menyebut harga nikel telah berada di bawah 16.000 dolar Amerika Serikat per metrik ton, lebih rendah dibandingkan kisaran harga yang menurutnya lebih menguntungkan bagi industri. Bahlil mengaitkan penurunan tersebut dengan tingginya aktivitas produksi nikel yang dilakukan perusahaan pertambangan dan industri pengolahan. Menurutnya, peningkatan pasokan secara agresif dapat memperburuk kondisi harga apabila tidak disertai pertumbuhan permintaan yang memadai. Karena itu, pemerintah memandang perlu adanya pengaturan produksi yang lebih disiplin agar kegiatan pertambangan tetap memberikan manfaat ekonomi. Bahlil juga meminta perusahaan mempertimbangkan kondisi pasar sebelum memutuskan peningkatan kapasitas produksi. Bisnis.com+1

Bahlil mengungkapkan bahwa kebutuhan nikel dunia diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta ton setiap tahun, sementara kelebihan pasokan menurut perhitungannya mendekati 800 ribu ton. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah mempertimbangkan langkah pengendalian produksi melalui kebijakan pertambangan nasional. Ia menilai Indonesia memiliki posisi penting dalam industri nikel global sehingga keputusan produksi di dalam negeri dapat memengaruhi keseimbangan pasar internasional. Namun, besarnya kontribusi Indonesia terhadap pasokan dunia juga membawa tantangan ketika produksi meningkat lebih cepat daripada kebutuhan industri. Dalam situasi kelebihan pasokan, perusahaan dapat menghadapi tekanan harga meskipun volume penjualan tetap tinggi. Penurunan harga berpotensi memengaruhi pendapatan perusahaan, penerimaan negara, serta kemampuan industri membiayai investasi baru. Oleh sebab itu, Bahlil meminta pengusaha mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan tidak hanya mengejar target produksi jangka pendek. Pemerintah berharap pengelolaan pasokan yang lebih terukur dapat membantu mengurangi tekanan harga sekaligus menjaga stabilitas kegiatan pertambangan. https://economy.okezone.com/+1

Sebagai langkah konkret, Bahlil memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, untuk menggunakan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB sebagai instrumen pengendalian produksi. RKAB merupakan dokumen yang menjadi dasar persetujuan rencana kegiatan operasional perusahaan pertambangan, termasuk target produksi dalam periode tertentu. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan volume produksi yang disetujui dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar dan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral. Bahlil memberikan sinyal bahwa kuota produksi bijih nikel pada 2027 berpotensi kembali dikurangi apabila kondisi pasar masih mengalami tekanan. Ia juga menyadari bahwa langkah pembatasan produksi dapat menimbulkan keberatan dari sejumlah pelaku usaha yang telah menyiapkan investasi dan kapasitas operasional. Meski demikian, pemerintah menilai pengaturan produksi diperlukan untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Arahan tersebut belum berarti seluruh perusahaan akan langsung mengalami pemangkasan kuota dengan besaran yang sama karena keputusan tetap membutuhkan proses evaluasi dan persetujuan sesuai ketentuan. Kementerian ESDM diharapkan melakukan penilaian secara menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan produksi untuk tahun berikutnya. ekonomi.bisnis.com+1

Bahlil juga mengingatkan adanya risiko ketika Indonesia terus meningkatkan produksi nikel pada saat harga komoditas berada dalam kondisi rendah. Menurutnya, produk nikel yang dijual dengan harga murah dapat dibeli oleh negara lain untuk disimpan sebagai cadangan dan dimanfaatkan ketika harga kembali meningkat. Situasi tersebut dinilai dapat mengurangi peluang Indonesia memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari sumber daya mineral yang dimiliki. Karena itu, pemerintah mendorong perusahaan pertambangan dan industri pengolahan agar memiliki perhitungan yang lebih matang dalam menentukan volume produksi. Bahlil menekankan bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan yang harus dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Pengambilan mineral secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi pasar berisiko mempercepat pengurangan cadangan tanpa memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Ia meminta pengusaha melihat pengelolaan pertambangan sebagai kegiatan jangka panjang yang membutuhkan keseimbangan antara keuntungan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap negara. Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat hilirisasi agar nilai tambah mineral tidak hanya diperoleh melalui peningkatan jumlah bahan yang ditambang. https://economy.okezone.com/+1

Rencana pengendalian produksi nikel muncul ketika pasar global masih menghadapi ketidakpastian mengenai keseimbangan pasokan dan permintaan. Berdasarkan laporan Commodity Markets Outlook Bank Dunia edisi Oktober 2026, harga nikel diperkirakan mencapai rata-rata 17.200 dolar AS per metrik ton sepanjang 2026. Bank Dunia kemudian memperkirakan harga bergerak relatif terbatas pada 2027 dan 2028, masing-masing sekitar 17.250 dolar AS dan 17.500 dolar AS per metrik ton. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan harga belum tentu berlangsung cepat meskipun terdapat penyesuaian produksi di sejumlah negara. Sementara itu, International Nickel Study Group memperkirakan pasar nikel primer global mencatat surplus sekitar 19 ribu ton pada 2026 dan meningkat menjadi sekitar 70 ribu ton pada 2027. Perbedaan angka surplus dalam berbagai laporan menunjukkan pentingnya memperhatikan metode perhitungan, jenis produk, dan periode pengamatan yang digunakan. Kondisi tersebut membuat pemerintah dan perusahaan perlu mencermati perkembangan pasar sebelum mengambil keputusan investasi maupun produksi. Selain pengaturan pasokan, peningkatan efisiensi industri dan pengembangan produk bernilai tambah juga diperlukan untuk memperkuat daya tahan sektor nikel terhadap perubahan harga internasional. Bisnis.com+1

Kebijakan pengendalian produksi yang disampaikan Bahlil diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pertambangan mineral nasional secara menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengaturan RKAB mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan industri pengolahan dalam negeri, keberlanjutan investasi, serta dampaknya terhadap tenaga kerja. Perusahaan juga membutuhkan kepastian kebijakan agar dapat menyusun rencana operasional dan pembiayaan secara lebih terukur. Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan kuota produksi menjadi penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan transparan. Pengembangan industri hilirisasi tetap diperlukan agar Indonesia tidak hanya bergantung pada perdagangan bahan mentah maupun produk setengah jadi. Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang dapat dinikmati masyarakat saat ini sekaligus menjaga kepentingan generasi berikutnya. Karena itu, pengusaha diharapkan mendukung langkah pengendalian produksi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kepentingan ekonomi nasional. Melalui pengaturan pasokan yang lebih disiplin serta penguatan industri pengolahan, pemerintah berharap sektor nikel Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan tidak terlalu rentan terhadap tekanan harga di pasar dunia. ESDM+2