Jakarta, 4 September 2026 – Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penyesuaian tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sekaligus menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tarif masuk yang saat ini berada di kisaran Rp4.000 diusulkan menjadi sekitar Rp10.000 dengan catatan peningkatan harga harus diikuti perbaikan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh pengunjung. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Syafi Djohan menilai Ragunan memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar destinasi rekreasi masyarakat. Kawasan tersebut juga berperan sebagai ruang publik, sarana pendidikan, pusat konservasi, serta tempat pelestarian keanekaragaman hayati. Karena itu, perubahan tarif dinilai harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan jangka panjang yang lebih profesional dan berkelanjutan.
Usulan tersebut disampaikan Syafi ketika meninjau langsung kondisi Taman Margasatwa Ragunan. Dari perspektif Komisi C yang membidangi persoalan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan fasilitas publik. Pendapatan yang lebih baik dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan operasional terhadap subsidi APBD tanpa mengorbankan fungsi sosial Ragunan. Namun, Syafi menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk menaikkan harga tiket. Pemerintah harus memastikan tambahan penerimaan benar-benar kembali kepada masyarakat melalui fasilitas dan pelayanan yang lebih berkualitas. Dengan demikian, penyesuaian tarif memiliki manfaat yang jelas dan bukan sekadar menjadi instrumen meningkatkan pendapatan.
Apabila tarif dinaikkan dari kisaran Rp4.000 menjadi sekitar Rp10.000, DPRD meminta pengelola menetapkan indikator peningkatan layanan yang jelas dan dapat diukur. Perbaikan dapat diarahkan pada pemeliharaan fasilitas pengunjung, kebersihan kawasan, keamanan, aksesibilitas, kenyamanan, serta pelayanan informasi. Sarana pendidikan dan konservasi juga diharapkan mendapatkan perhatian lebih besar karena menjadi bagian penting dari karakter Ragunan sebagai taman margasatwa. Masyarakat harus dapat melihat perubahan konkret setelah membayar tiket dengan harga yang lebih tinggi. Tanpa peningkatan yang nyata, kebijakan tersebut berpotensi dipersepsikan hanya sebagai penambahan beban bagi pengunjung.
Aspek keterjangkauan menjadi persoalan lain yang ditekankan dalam pembahasan tersebut. Ragunan selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi rekreasi keluarga di Jakarta yang dapat dikunjungi dengan biaya relatif murah oleh berbagai lapisan masyarakat. Karakter tersebut dinilai perlu dipertahankan meskipun terdapat kebutuhan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan kualitas fasilitas. Kenaikan hingga sekitar Rp10.000 karena itu harus dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat sekaligus kebutuhan operasional pengelola. DPRD menginginkan keseimbangan antara keberlanjutan keuangan dengan fungsi Ragunan sebagai ruang publik yang inklusif. Kebijakan tarif diharapkan tidak membuat akses terhadap rekreasi dan edukasi menjadi semakin sulit bagi kelompok masyarakat tertentu.
Selain pelayanan pengunjung, fungsi konservasi menjadi salah satu alasan mengapa pengelolaan Ragunan membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Taman margasatwa memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan pengelolaan satwa yang berada di dalam kawasan. Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan pakan, perawatan kesehatan, kualitas kandang, pengembangan lingkungan satwa, serta berbagai program pelestarian. Seluruh aktivitas itu membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, Syafi meminta agar peningkatan penerimaan nantinya turut memperkuat fungsi konservasi, bukan hanya digunakan untuk memperbaiki fasilitas rekreasi bagi pengunjung.
Fungsi edukasi Ragunan juga dinilai perlu mendapatkan porsi lebih besar dalam rencana pengembangan. Sebagai salah satu taman margasatwa terbesar dan paling dikenal masyarakat Jakarta, Ragunan memiliki kesempatan memperkenalkan keanekaragaman hayati kepada anak-anak dan keluarga. Informasi mengenai satwa, habitat, ancaman kepunahan, serta pentingnya menjaga lingkungan dapat dikembangkan melalui fasilitas pendidikan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Apabila tarif masuk disesuaikan, sebagian peningkatan kualitas dapat diwujudkan melalui sarana edukasi yang lebih modern dan informatif. Dengan demikian, kunjungan masyarakat tidak berhenti pada aktivitas melihat satwa, tetapi juga memberikan pengalaman pembelajaran mengenai konservasi.
Dari sisi keuangan daerah, optimalisasi pendapatan Ragunan diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menggunakan APBD secara lebih efisien. Selama fasilitas publik membutuhkan subsidi besar untuk membiayai operasional, terdapat konsekuensi terhadap alokasi anggaran yang juga harus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Peningkatan penerimaan mandiri dapat membantu memperkuat kemampuan pengelola membiayai sebagian kebutuhan operasional. Meski demikian, DPRD menilai efisiensi tidak boleh dilakukan dengan mengurangi kualitas pelayanan ataupun mengabaikan kewajiban pemerintah menyediakan ruang publik yang terjangkau. Model pengelolaan yang sehat harus mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan, pelayanan, konservasi, dan kepentingan sosial.
Komisi C DPRD DKI Jakarta juga berencana terus mencermati pengelolaan pendapatan dan kebutuhan operasional Ragunan. Pengawasan diperlukan agar setiap perubahan kebijakan tarif memiliki dasar perhitungan yang jelas serta menghasilkan manfaat sesuai tujuan awal. Apabila penerimaan meningkat, penggunaan anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas taman margasatwa. Transparansi mengenai rencana perbaikan dapat membantu masyarakat memahami alasan di balik penyesuaian tarif. Pemerintah juga dapat menetapkan target pelayanan sehingga perkembangan Ragunan dapat dievaluasi setelah kebijakan baru diterapkan.
Usulan kenaikan tarif turut membuka pembahasan lebih luas mengenai masa depan Ragunan sebagai salah satu ruang publik penting di Jakarta. Jumlah pengunjung yang besar, luas kawasan, keberadaan beragam satwa, serta kebutuhan pemeliharaan membuat pengelolaannya membutuhkan pendekatan profesional. Peningkatan fasilitas perlu dilakukan tanpa menghilangkan karakter kawasan sebagai ruang hijau yang dapat dinikmati masyarakat. Pada saat bersamaan, kualitas konservasi harus tetap menjadi prioritas agar fungsi taman margasatwa tidak bergeser menjadi sekadar tempat rekreasi. Keseimbangan berbagai fungsi tersebut menjadi tantangan utama apabila pemerintah memutuskan melakukan penyesuaian tarif.
DPRD DKI pada prinsipnya membuka ruang terhadap kenaikan harga tiket sepanjang kebijakan tersebut memberikan perubahan yang sebanding kepada masyarakat. Tarif sekitar Rp10.000 dinilai masih perlu dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan pengunjung, kebutuhan operasional, serta besarnya peningkatan layanan yang dapat diberikan. Syafi menekankan bahwa keberhasilan kebijakan nantinya harus terlihat dari pelayanan yang semakin baik, konservasi yang semakin kuat, dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Ragunan diharapkan tetap menjadi destinasi yang terjangkau sekaligus mampu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan standar pengelolaan taman margasatwa. Keputusan akhir mengenai penyesuaian tarif dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan harga tiket, tetapi juga arah pengelolaan Ragunan sebagai ruang rekreasi, pendidikan, dan konservasi jangka panjang bagi Jakarta.




